Eks Panglima TNI Tegaskan Aceh Bukan Bermimpi Menjadi Negara Lain, tetapi Menuntut Keadilan

Baca Juga: Bergerak Sejak Hari Pertama Tanpa Kamera, Seskab Geram dengan Tudingan Terhadap Pemerintah

Selain itu, ia menilai pemerintah perlu menyediakan hunian sementara, merencanakan relokasi, dan memastikan upaya pemulihan yang terarah karena wilayah terdampak tidak lagi layak dihuni.

Gatot memperingatkan bahwa ketidakadilan lingkungan dan lambannya tindakan pemerintah pusat telah menciptakan krisis kepercayaan yang serius.

Ia menilai bahwa ketika rakyat melihat eksploitasi sumber daya alam terus berlangsung sementara keselamatan mereka terabaikan, maka muncul pertanyaan mendasar mengenai siapa yang sebenarnya dilindungi oleh negara.

Dalam penilaiannya, kondisi ini menjadi alasan kuat mengapa sejumlah masyarakat di Aceh mulai mempertanyakan posisi mereka dalam bingkai Indonesia.

Gatot mendorong pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap izin HPH dan tambang bermasalah, menindak tegas pejabat yang terlibat, dan membentuk satuan tugas lingkungan nasional yang melibatkan TNI, Polri, BIN, hingga masyarakat adat.

Ia juga meminta agar sistem tanggap darurat diperkuat, terutama melalui komando terpadu yang responsif.***

Baca Juga: Luhut Kasih Clue Ke Anak Gusdur Sosok Dibalik Izin Tambang NU, Diduga Jadi Alat Legitimasi