nasional

Anggota DPR Beberkan Omon-Omon Menhut, Usman Husin: Tidak Sejalan Semua Pak

Jumat, 5 Desember 2025 | 19:00 WIB
Usman Hamid, Anggota DPR (Tangkap layar youtube Hersubeno Point)

bisnisbandung.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, melontarkan kritik tajam terhadap Menteri Kehutanan dalam rapat kerja di Senayan.

Ia menilai paparan kementerian terkait kondisi Aceh dan Sumatera tidak fokus pada penanganan bencana yang telah menelan korban jiwa, dan justru melebar ke isu-isu lain yang dianggap tidak relevan.

Menurut Usman, situasi di lapangan menuntut perhatian serius dan keberpihakan penuh kepada masyarakat yang terdampak.

Namun ia menilai sikap dan langkah Menteri Kehutanan tidak menunjukkan kepedulian tersebut.

Baca Juga: Bencana Akibat Kebijakan Pemerintah, Pengamat Sebut Prabowo Harusnya Tetapkan Bencana Nasional

Kritik muncul karena perjalanan dinas sebelumnya dianggap tidak menunjukkan fokus pada lokasi rawan bencana, sehingga berbagai potensi kerusakan dikhawatirkan tidak tertangani secara optimal.

Usman menekankan bahwa bencana di Sumatera seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk menghentikan sementara izin-izin yang berpotensi memperbesar kerusakan hutan.

Ia menilai ketidaksesuaian antara paparan Menteri  Kehutanan, Raja Juli Antoni dengan kenyataan di lapangan semakin mempertegas adanya masalah serius dalam tata kelola kehutanan.

Baca Juga: Rocky Gerung Kritik Aksi Pencitraan Pejabat saat Bencana, Singgung Gestur Zulhas Pikul Beras

Dalam rapat tersebut, Usman juga mempertanyakan kejelasan program reboisasi, seperti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menumbuhkan kembali pohon dengan diameter besar dan bagaimana skema penanaman ulang akan dilaksanakan di wilayah yang saat ini sudah gundul.

Ia menilai pemerintah tidak boleh saling melempar tanggung jawab terkait kerusakan yang sudah terjadi.

Usman bahkan menyoroti adanya kontradiksi dalam kebijakan perizinan. Ia mengungkapkan bahwa meski sebelumnya disebut akan ditutup, izin baru justru kembali terbit pada akhir November.

“Saya contoh di tempat selatan bulan Oktober, Pak Menteri keluhkan izin. Bupati sudah katakan suruh-surat izin ditutup. Ternyata 30 November izinnya keluar, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua, Pak,” bebernya.

Baca Juga: Sepekan Lebih Banjir dan Longsor, Bantuan Belum Merata dan Evakuasi Terkendala

Halaman:

Tags

Terkini