bisnisbandung.com - Terkait penetapan tersangka terhadap sejumlah pihak yang mengangkat isu ijazah mantan Presiden Jokowi dinilai membawa dinamika politik baru di pemerintahan.
Pengamat politik Rocky Gerung menilai proses hukum yang kini berjalan justru berpotensi memberikan keuntungan bagi Presiden Prabowo Subianto dari sisi kalkulasi politik.
Rocky melihat bahwa masuknya kasus ini ke tahap penyidikan dan pembuktian di pengadilan membuat seluruh proses berlangsung secara terbuka.
“Jadi, blessing in disguise bahwa kasus ini artinya menguntungkan juga bagi Prabowo tuh, sebetulnya dari segi kalkulasi politik,” ujarnya dilansir dari youtube Rocky Gerung Official.
“Jadi Roy Suryo CS justru membuka jalan untuk membuat kasus ini tidak lagi membebani Presiden Prabowo,” terusnya.
Kondisi tersebut dianggap menghilangkan ruang bagi Presiden Prabowo untuk dituduh melakukan intervensi terhadap isu yang selama ini sensitif di publik dan menjadi perhatian internasional.
Menurut analisisnya, pembawaan kasus oleh para pelapor, termasuk tokoh-tokoh publik seperti Roy Suryo, justru membuka jalan bagi pemerintah untuk melepaskan beban politik yang sebelumnya melekat pada Presiden Prabowo.
Baca Juga: Heran! RUU KUHAP Dipermasalahkan Malah Disahkan DPR, Kekhawatiran Publik Meningkat
Dengan proses hukum yang kini berjalan secara resmi, posisi Presiden dinilai lebih netral karena segala bentuk penilaian, kritik, maupun spekulasi akan dialihkan kepada ranah hukum, bukan eksekutif.
Rocky menilai situasi ini menjadi momentum yang dapat memudahkan Presiden Prabowo memperlihatkan komitmen terhadap penegakan hukum yang independen.
Publik disebut menuntut kepastian hukum sekaligus keadilan etik, sehingga kasus ini menjadi panggung penting dalam memperkuat kepercayaan terhadap institusi penegak hukum.
Baca Juga: Tema Natal 2025, Yesus Hadir Untuk Keluarga
Dari perspektif politik, Rocky melihat bahwa penyelesaian kasus ijazah Jokowi melalui mekanisme hukum terbuka dapat menjadi awal bagi proses baru dalam pemerintahan, yakni terciptanya standar transparansi yang lebih tinggi di antara para pemimpin.
Kondisi ini dinilai berpotensi menciptakan preseden positif agar isu serupa tidak lagi menjadi beban politik di masa mendatang.