bisnisbandung.com - Jurnalis senior Hersubeno Arief menyoroti langkah besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam penertiban lahan nasional.
Ia menilai, keberhasilan pemerintah melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang telah mengembalikan 3,3 juta hektare lahan ke negara merupakan capaian signifikan.
Namun masih menyisakan pertanyaan besar: apakah lahan tersebut benar-benar akan dikelola untuk kepentingan rakyat atau justru kembali dikuasai oleh korporasi besar dan BUMN.
Baca Juga: Prabowo Tawar Tarif 0% untuk Komoditas Unggulan, Pengamat Soroti Alasan Terselubung
“Hingga kini belum ada keterangan resmi bahwa petani kecil atau koperasi daerah dilibatkan dalam pengelolaannya,” ungkap Hersubeno dilansir dari youtube pribadinya.
Data menunjukkan, sejak Februari hingga Juni 2025, Satgas yang dipimpin Kementerian Pertahanan berhasil menguasai kembali 2,09 juta hektare lahan. Jumlah itu meningkat hingga mencapai 3,3 juta hektare pada akhir Agustus 2025.
Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menegakkan kedaulatan ekonomi dan mengembalikan aset negara yang selama ini dikuasai secara ilegal oleh perusahaan-perusahaan besar.
Baca Juga: Kejagung Siap Lelang Aset Sandra Dewi, Belum Cukup Tutupi Uang Pengganti Rp420 Miliar Harvey Moeis
Sebagian lahan hasil penertiban tersebut diserahkan kepada BUMN melalui PT Agrinas Palma Nusantara, dengan tahap terakhir mencakup 674.000 hektare dari 245 perusahaan di 15 provinsi.
Meski demikian, Hersubeno mempertanyakan transparansi dan arah kebijakan redistribusi lahan tersebut.
Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi mengenai keterlibatan petani kecil, koperasi daerah, atau kelompok masyarakat dalam pengelolaan lahan yang telah direbut kembali oleh negara.
Menurutnya, langkah pemerintah akan memiliki makna besar jika hasil penertiban itu benar-benar menyentuh masyarakat akar rumput, misalnya melalui koperasi-koperasi rakyat seperti Koperasi Merah Putih yang tersebar di berbagai daerah.
Pandangan Hersubeno menunjukkan kekhawatiran bahwa keberhasilan mengambil alih jutaan hektare lahan akan sia-sia jika hasilnya hanya memperkuat dominasi korporasi besar atau BUMN.
Baca Juga: Pertamina Pastikan Tak Ada BBM Bermasalah di Jawa Timur, Pemeriksaan Tetap Berlanjut