Kondisi tersebut dapat berujung pada penyidikan lanjutan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang, termasuk peran penerima manfaat harta yang diperoleh dari hasil kejahatan.
Pandangan ini menunjukkan bahwa perjanjian pisah harta tidak otomatis melindungi aset apabila terindikasi berasal dari sumber yang melanggar hukum.
Pembuktian asal-usul harta menjadi aspek sentral dalam menentukan apakah aset tersebut akan dikembalikan atau dirampas untuk kepentingan negara.***
Baca Juga: Kontroversi Penolakan Atlet Israel, Indonesia Terancam Tak Bisa Jadi Tuan Rumah di Ajang Olahraga