Kelima, pembersihan BUMN dari pengelola bermasalah.
Dan keenam, reformasi kepolisian berdasarkan UUD 1945 yang akan melibatkan pihak eksternal bukan hanya internal Polri.
“Prabowo disebut tidak mau lagi diatur-atur atau ditakut-takuti oleh Jokowi. Beliau tampaknya sudah paham permainan politik Jokowi sejak 2014 hingga 2019,” ujar Ikrar.
Baca Juga: Polisi Siapkan Proses Hukum di Balik Runtuhnya Bangunan Ponpes Al Khoziny Buduran
Ia juga menyoroti dugaan korupsi besar yang terjadi selama era Jokowi termasuk kasus PT Timah, Pertamina, dan proyek hilirisasi tambang.
Bahkan Ikrar mengutip data PPATK yang menyebut ada dana mencurigakan mencapai Rp982 triliun di masa pemerintahan Jokowi.
“Korupsi di masa Jokowi bukan main besarnya. Ribuan triliun, bahkan ada yang bilang sampai kuadriliun. Karena itu Prabowo harus menuntaskan semuanya. Ini bukan soal balas dendam tapi penegakan keadilan,” kata Ikrar.
Ia juga menyinggung polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka yang disebut palsu.
Baca Juga: Gubernur Maluku Utara Terang-Terangan Pemotongan Anggaran Hanya Mampu Biayai Gaji dan Operasional
“Kalau seseorang saja sudah berani memalsukan ijazah, apa yang bisa diharapkan dari kepemimpinannya?” sindirnya tajam.
Menurut Ikrar kini publik melihat Prabowo mulai mengambil jarak politik dari Jokowi.
“Beliau sadar selama ini terlalu banyak kompromi. Sekarang saatnya memimpin tanpa bayangan Jokowi,” pungkasnya.***