“Kalau Pertamina memonopoli impor, publik berhak tahu dari mana asal BBM itu. Jangan sampai kualitas rendah tapi harga tinggi,” ujarnya.
Menurut Awalil langkah pemerintah yang membatasi impor langsung oleh swasta bisa dimaklumi tapi tetap harus transparan.
“Jangan sampai kebijakan ini membuka ruang baru bagi monopoli atau potensi korupsi,” tegasnya.
Awalil pun menutup komentarnya dengan pesan tajam: “Masalah ini bukan sekadar bisnis antara Pertamina dan SPBU swasta. Ini soal hak publik atas BBM yang berkualitas, transparan, dan layak dikonsumsi masyarakat.”***