bisnisbandung.com - Polemik mengenai subsidi LPG 3 kilogram semakin memanas setelah muncul perbedaan data antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Perselisihan ini kini merembet ke ranah politik, melibatkan hubungan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Partai Golkar yang diketuai oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Ketegangan bermula dari pemaparan Purbaya di Komisi XI DPR RI, yang menyebut total subsidi LPG hanya mencapai Rp80,2 triliun, berbeda dengan perhitungan Kementerian ESDM yang mencapai Rp87 triliun.
Baca Juga: Karut Marut MBG, Celios Blak-Blakan Pemerintah Harus Legowo Jika Memang Harus Dimoratorium
Selisih sekitar Rp7 triliun itu menimbulkan tanda tanya besar di publik, terutama terkait keakuratan pengelolaan dana subsidi yang bersumber dari APBN.
Perbedaan data ini memicu reaksi keras dari Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, yang juga merupakan politisi Partai Golkar.
Ia menilai bahwa Menteri Keuangan seharusnya fokus pada fungsi utama sebagai bendahara negara, yakni memastikan subsidi dibayarkan tepat waktu, transparan, dan akuntabel, bukan justru memperdebatkan aspek teknis di luar kewenangannya.
Sikap Misbakhun dinilai menarik karena pada saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan, ia sempat memberikan apresiasi terhadap paparan Purbaya.
Namun, hanya beberapa hari setelahnya, ia melontarkan kritik terbuka melalui pernyataan tertulis. Hal ini memunculkan spekulasi politik bahwa Misbakhun mendapat tekanan dari internal partai setelah Purbaya menyinggung kementerian yang dipimpin oleh Bahlil.
Menurut pengamatan jurnalis senior Hersubeno Arief, dinamika ini mencerminkan adanya potensi friksi antara Kementerian Keuangan dan Partai Golkar.
“Jadi, sudah mulai ada friksi, walaupun tidak terlalu terbuka, tapi bisa terbaca di bawah permukaan, mulai ada friksi antara Menteri ESDM dan Menteri Keuangan,” bebernya dilansir dari youtube Hersubeno Point.
Sebagai Ketua Komisi XI, Misbakhun memiliki tanggung jawab mengawasi kebijakan fiskal negara. Namun, dalam konteks ini, posisinya juga berkaitan dengan loyalitas terhadap partai yang dipimpin oleh salah satu pihak yang bersengketa.
Baca Juga: Belajar dari Dunia, DPR Minta MBG Indonesia Segera Dibenahi dengan UU