Bisnisbandung.com - Ekonom Awalil Rizky menanggapi polemik pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut kebijakan burden sharing antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah tidak akan dilanjutkan.
Menurut Awalil publik jangan sampai salah paham karena BI memastikan skema tersebut tetap berjalan sesuai kesepakatan yang sudah ada.
“Bank Indonesia sudah jelas menyatakan burden sharing masih berjalan. Jadi, jangan gagal paham. Ini soal perbedaan konteks antara pasar primer dan sekunder,” kata Awalil dalam komentarnya yang diunggah melalui kanal media sosialnya.
Baca Juga: Satu Santri Ponpes Al-Khoziny Dikira Tertimbun Reruntuhan, Ternyata Selamat Pulang ke Rumah
Sebelumnya Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Deni Prakoso memastikan kerja sama burden sharing antara BI dan Kemenkeu masih berlanjut.
Ia menyebutkan dasar pelaksanaannya adalah nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI yang dieksekusi secara periodik.
Deni menambahkan dukungan BI dilakukan dengan menambah bunga dari rekening pemerintah di BI.
Besaran bunga ini dihitung berdasarkan jumlah surat berharga negara (SBN) yang dipakai untuk mendanai program pemerintah seperti perumahan dan koperasi.
Meski begitu ia mengakui besaran bunga yang ditanggung BI belum bisa diumumkan ke publik karena proses perhitungannya masih berjalan.
Baca Juga: Menkeu Semprot Kementerian ESDM, Purbaya Geram Subsidi BBM Belum Tepat Sasaran
Awalil Rizky menilai pernyataan itu harus diperjelas agar tidak menimbulkan salah tafsir.
“Kalau maksudnya burden sharing hanya berhenti setelah Rp200 triliun selesai, itu bukan perubahan kebijakan. Tapi kalau dihentikan sebelum target tercapai, baru bisa disebut langkah baru,” ujarnya.
Ia menegaskan burden sharing dalam MoU BI-Kemenkeu bukanlah pembiayaan langsung alias monetizing terhadap kebijakan fiskal melainkan pembelian SBN di pasar sekunder.
“BI tidak membiayai pemerintah secara langsung. BI membeli surat utang di pasar sekunder, bukan di pasar primer. Jadi, tidak bisa disamakan dengan monetizing,” terang Awalil.
Baca Juga: Celios Ungkap Pemda Lebih Suka Dana Nganggur Jadi Deposito daripada Bangun Infrastruktur