bisnisbandung.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyoroti belum tepatnya penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa pemerintah sebenarnya sudah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang siap digunakan untuk memastikan subsidi energi lebih tepat sasaran.
Purbaya menyayangkan karena hingga kini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia belum sepenuhnya memanfaatkan DTSEN dalam distribusi subsidi BBM.
Baca Juga: Satu Santri Ponpes Al-Khoziny Dikira Tertimbun Reruntuhan, Ternyata Selamat Pulang ke Rumah
“Kan seperti ini, sebetulnya dianggarkan, di data gimana tempat sasarannya itu. Kita punya DTSEN ya, tadi ya,” tegasnya, dilansir dari youtube Metro TV.
“Ini sudah siap, sudah dipakai oleh Menteri Sosial. Ya, oleh Kementerian Sosial, tapi belum dimanfaatkan oleh Kementerian ESDM,” imbuhnya.
Padahal, data tersebut sudah diimplementasikan oleh Kementerian Sosial untuk berbagai program perlindungan masyarakat.
Belum digunakannya DTSEN dianggap menjadi salah satu penyebab masih banyaknya masyarakat mampu yang ikut menikmati subsidi, sementara sebagian besar kelompok rentan justru belum terjangkau secara optimal.
Baca Juga: SPBU Swasta Tolak BBM Pertamina Gara-Gara Etanol? Bahlil: Stok Kita Aman!
Purbaya menekankan bahwa kebijakan subsidi energi harus diarahkan untuk benar-benar menyasar masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, sehingga berdampak langsung terhadap pengentasan kemiskinan.
Sebagai langkah pengawasan, Kementerian Keuangan berencana melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan survei dan evaluasi terhadap pelaksanaan subsidi BBM.
Hasil pengawasan ini diharapkan dapat memperbaiki kebijakan sekaligus mendorong Kementerian ESDM di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia agar segera menerapkan DTSEN secara penuh.
Baca Juga: Mahfud MD Tepis Prabowo: Keracunan MBG Bukan Kasus Kecil, Ini Nyawa Anak!
Dengan sinergi lintas kementerian, pemerintah berharap penyaluran subsidi energi ke depan bisa lebih transparan, adil, serta tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.