bisnisbandung.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menghadirkan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur jalan di Sumut.
Kehadiran Bobby diminta langsung oleh majelis hakim sebagai bagian dari pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, menegaskan bahwa lembaganya akan mematuhi penetapan hakim terkait permintaan tersebut.
Menurutnya, tugas KPK sebagai penuntut umum adalah melaksanakan perintah persidangan, termasuk memanggil saksi sesuai jadwal yang ditentukan majelis hakim.
Baca Juga: Nasib Bangunan Lain di Ponpes Al-Khoziny Pasca Satu Gedung Runtuh
“Ketika hakim mengucapkan hal itu dalam persidangan, itu adalah penetapan yang disampaikan dalam sidang, dan KPK, jaksa di KPK, akan melaksanakan hal tersebut. Kami akan memanggil sesuai dengan perintah hakim,” tegasnya dilansir dari youtube Metro TV.
“Sesuai dengan yang ditentukan hakim. Kan bukan kita yang menentukan jadwal sidang. Yang menentukan jadwal sidang hakim,” terusnya.
Majelis hakim sebelumnya meminta Bobby hadir dalam sidang pada 24 September 2025 untuk memperjelas sejumlah hal terkait pengelolaan anggaran daerah.
Baca Juga: Bukan Masalah Pondasi, Ahli Struktur ITS Ungkap Kesalahan Fatal Robohnya Bangunan Ponpes Al Khoziny
Keterangan Bobby dinilai penting untuk memperkuat konstruksi perkara, khususnya dalam menggali keterkaitan pergeseran anggaran APBD 2025 yang diduga berhubungan dengan proyek jalan bermasalah.
Dalam perkara ini, dua terdakwa dari pihak swasta, yakni Akhirun Piliang dan Raihan Dulasmi, sedang menjalani proses hukum.
Selain itu, Bobby juga pernah tercatat ikut meninjau kondisi jalan rusak bersama Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Ginting, yang kini telah berstatus tersangka.
Baca Juga: “Gubernur Konten”! Dedi Mulyadi Dihujat Sopir & Penambang Usai 3 Tambang Bogor Ditutup
Kehadiran Gubernur Sumatera Utara di persidangan diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai peran sejumlah pihak dalam kasus yang merugikan keuangan negara ini.