bisnisbandung.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya dalam mendorong reformasi internal Polri di tengah sorotan publik.
Hal ini disampaikan menyusul adanya pembentukan tim transformasi reformasi Polri yang dinilai beriringan dengan langkah Presiden melalui penunjukan penasihat khusus.
Kapolri menolak anggapan bahwa tim yang dibentuk Polri menjadi tandingan bagi komite atau komisi bentukan Presiden.
Baca Juga: Menimbang Insentif Devisa, Pro-market atau Distorsi untuk Rupiah? Ini Kata Guru Besar Ekonomi UI
Menurutnya, keberhasilan reformasi hanya dapat terwujud jika dilakukan dari dalam institusi, sehingga langkah internal tetap diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab Polri terhadap perubahan.
“Kita tidak pernah ingin membentuk tim tandingan. Jadi saya kira kalau kita enggak mereform diri kita sendiri,” ucapnya di acara ROSI, dilansir dari youtube Kompas TV.
“Tentunya seberapa hebat pun komite ataupun komisi yang dibentuk, orang-orang yang ada di dalamnya, kalau kita enggak mau mereform diri kita sendiri ya percuma,” imbuhnya.
Baca Juga: Kualitas MBG Dipertanyakan, Kompetensi Tenaga Gizi Fresh Graduate Dipersoalkan
Terkait polemik penahanan sejumlah aktivis, Kapolri menyebut proses tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum yang berlaku bagi siapa saja tanpa melihat latar belakang individu.
Hal ini sekaligus menjadi penegasan bahwa Polri menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap tindakan.
Desakan pencopotan dirinya pasca demonstrasi besar pada Agustus lalu juga menjadi perhatian Kapolri.
Baca Juga: Strategi Keuangan Baru, Purbaya Janji Stop Utang, Fokus Pajak dan Pendapatan
“Itu menjadi bagian dari beban yang saya pikirkan,” tutur Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ia mengakui bahwa suara publik merupakan beban dan pertimbangan tersendiri dalam menjalankan amanah sebagai pimpinan kepolisian.