Bisnsibandung.com - Kebijakan Menkeu Purbaya dalam menarik devisa hasil ekspor (DHE) menjadi sorotan setelah muncul wacana pemberian insentif untuk mendorong aliran dolar ke dalam negeri.
Langkah ini dipandang penting untuk memperkuat cadangan devisa sekaligus menjaga stabilitas rupiah.
Menurut Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, upaya menarik devisa memang sudah menjadi prioritas pemerintah sejak awal.
Revisi aturan DHE pada 2023 mengharuskan devisa ekspor dari sektor sumber daya alam ditempatkan 100 persen di Indonesia. Bank Indonesia juga telah menyiapkan sejumlah instrumen valas untuk memperkuat kebijakan tersebut.
Baca Juga: Keracunan MBG Ramai di Berbagai Daerah, Adi Prayitno: Isu Ini Sudah Jadi Bola Panas Politik!
“Itu memang sudah ada, cuma sekarang dimunculkan lagi narasi untuk devisa karena, ya itu tadi, mungkin mumpung menteri keuangannya baru, ada program-program baru yang diiming-imingkan kembali, sebetulnya,” ujarnya dilansir dari youtube Kompas TV.
Meski demikian, muncul pertanyaan terkait efektivitas insentif baru yang ditawarkan. Peningkatan suku bunga simpanan valas BUMN dari 2 persen menjadi 4 persen dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip pro-market.
Hal ini karena kebijakan tersebut baru menyasar BUMN dan belum menyentuh bank swasta maupun pelaku usaha lain.
Baca Juga: Adi Prayitno: Jangan Ngerasa Negara Ini Cuma Milik Pejabat!
Telisa menekankan bahwa penerapan kebijakan berbasis pasar harus benar-benar dirumuskan secara matang.
Tanpa kajian mendalam, langkah cepat justru berisiko menimbulkan distorsi. Pengalaman kebijakan DHE sebelumnya menunjukkan bahwa diskusi dengan akademisi, pelaku usaha, hingga eksportir sangat penting untuk merumuskan strategi yang tepat.
Selain insentif suku bunga, faktor lain yang juga menentukan adalah kepercayaan terhadap sistem hukum, keamanan, dan kualitas layanan finansial di Indonesia.
Baca Juga: Adi Prayitno: Jangan Ngerasa Negara Ini Cuma Milik Pejabat!
Banyak pengusaha lebih memilih menyimpan dolar di luar negeri karena fasilitas yang lebih lengkap, terutama terkait layanan transaksi internasional dan jaminan hukum.