bisnisbandung.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pemerintah telah mencoret 1,9 juta penerima bantuan sosial (bansos) karena dinyatakan tidak layak lagi menerima bantuan.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang kini menjadi dasar utama penyaluran bansos.
Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa DTSEN dikelola Badan Pusat Statistik (BPS) dan menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini digunakan Kementerian Sosial.
Baca Juga: Peternak Sapi Lokal Gigit Jari, Awalil Rizky: MBG Dikuasai Asing?
Dengan sistem baru ini, data masyarakat disusun dalam peringkat desil 1 hingga desil 10 sehingga bansos dapat lebih tepat sasaran.
Menurutnya, Kementerian Sosial melakukan verifikasi lapangan terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat.
“Dari hasil ground check yang dilakukan oleh Kementerian Sosial lewat pendamping-pendamping yang kami miliki, dengan sumber daya yang dimiliki oleh BPS, ditemukan 1,9 juta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi untuk menerima bansos,” ungkapnya dalam konferensi pers, dilansir dari youtube Sekertariat Presiden.
Baca Juga: Truk Tambang Parung Panjang Bikin Konflik, Dedi Mulyadi Siap Turun Tangan
Dari hasil pengecekan ditemukan 1,9 juta penerima yang tidak memenuhi kriteria, sehingga bantuan dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak.
Saifullah Yusuf juga menyoroti temuan dari kerja sama dengan PPATK yang mengungkap adanya lebih dari 600 ribu penerima bansos terindikasi bermain judi online.
Tidak hanya itu, terdapat penerima dengan identitas yang mencantumkan profesi terhormat seperti anggota DPR, TNI, Polri, hingga dokter dan pegawai BUMN.
Menteri Sosial menegaskan bahwa penerima yang terbukti melakukan pelanggaran, terutama yang terlibat dalam judi online, tidak akan lagi mendapat bansos kecuali mereka yang sangat membutuhkan.
Baca Juga: Awalil Rizky Sentil Pemerintah: Cari Kerja Sekarang Lebih Sulit dari Pandemi!
Meski begitu, pemerintah tetap memberikan peluang bagi warga miskin di desil terbawah untuk melakukan reaktivasi melalui desa, kelurahan, atau aplikasi yang disiapkan Dinas Sosial.