bisnisbandung.com - Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto memunculkan sejumlah catatan politik.
Salah satunya adalah minimnya peran Wakil Presiden dalam proses perombakan, yang dinilai tidak banyak dilibatkan dalam dinamika konsolidasi pemerintahan.
Peneliti Utama Pusat Riset Politik BRIN, Moch Nurhasim, menilai langkah Prabowo menunjukkan keinginannya untuk keluar dari bayang-bayang kekuatan politik lama, termasuk pengaruh era pemerintahan sebelumnya.
Baca Juga: Hak Warga Bandung Dirampas! Erwin Tegas Larang Jalan Jadi Gudang Kayu
Hal ini tercermin dari keputusan-keputusan besar yang diambil langsung Presiden tanpa melalui mekanisme konsultasi intensif dengan partai-partai koalisi maupun wakil presiden.
Dalam reshuffle terakhir, sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara dilantik tanpa kehadiran wakil presiden, yang saat itu sedang berada di Papua untuk kegiatan sosialisasi program pemerintah.
“Wakil presiden tidak ada, harusnya kalau dia tahu informasinya, dia kan kembali ke Jakarta,” bebernya dilansir dari youtube Kompas TV.
“Karena ini situasi penting ya di dalam konsolidasi untuk membangun kabinet dan pemerintahan. Nah, menariknya, Pak Wapres ini malah di Papua sedang mengurusi sosialisasi tentang MBG,” lugasnya.
Baca Juga: Mandor Proyek Kena Semprot Dedi Mulyadi: Pagaweanana Goreng Teu Dibayar!
Kondisi ini memperlihatkan bagaimana hak prerogatif presiden dijalankan secara penuh tanpa memberi ruang signifikan bagi wakil presiden.
Meski demikian, reshuffle yang dilakukan tetap menjaga keseimbangan jatah partai politik dalam kabinet.
Partai-partai besar seperti Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, hingga PKB masih mendapat porsi jabatan, dengan tambahan atau pengurangan yang tidak terlalu drastis.
Komposisi pejabat partai dan non-partai juga dinilai relatif seimbang, sehingga tidak mengguncang stabilitas koalisi secara langsung.
Baca Juga: Pelajaran Pahit Demo Agustus, Adi Prayitno: Elit Baru Jinak Saat Rakyat Ngamuk