bisnisbandung.com - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam).
Usai pelantikan, Djamari menyampaikan bahwa arahan utama Presiden adalah memanfaatkan sisa usia untuk sepenuhnya mengabdi kepada bangsa dan negara.
“Arahan dari beliau: gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara,” ungkapnya dilansir dari youtube Metro TV, Rabu (17/9).
Meski telah berusia 77 tahun, ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah tersebut dengan mengedepankan kepentingan rakyat dan stabilitas nasional.
Baca Juga: Geger! Isu Mutasi Kepsek SMPN 1 Prabumulih Ternyata Hoaks, Wali Kota Angkat Bicara
Djamari Chaniago bukan sosok baru dalam dunia militer dan politik Indonesia. Lulusan Akademi Militer tahun 1971 ini memiliki karier panjang di TNI Angkatan Darat. Ia pernah menjabat sebagai Pangdam III/Siliwangi pada 1997–1998 dan Panglima Kostrad pada 1998–1999.
Kariernya berlanjut dengan posisi strategis sebagai Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat serta Kepala Staf Umum (Kasum) TNI sebelum memasuki masa purnatugas pada 2004.
Pengalaman panjang di bidang komando dan strategi militer inilah yang menjadi modal penting baginya dalam mengemban jabatan baru sebagai Menko Polkam.
Tugas awal Djamari sebagai menteri adalah melakukan konsolidasi internal di kantor Menko Polkam. Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Polri dan TNI, guna memastikan keamanan serta ketertiban nasional.
Baca Juga: Jokowi Sudah Ngegas RUU Perampasan Aset, Mahfud MD Sebut DPR Ogah-Ugah Rampungkan
Sejumlah isu strategis seperti reformasi kepolisian, penanganan kerusuhan, hingga persiapan agenda kenegaraan juga akan menjadi fokus kerjanya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya persatuan sebagai kunci menghadapi berbagai tantangan bangsa. Djamari menyebut bahwa dukungan lintas lembaga dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan ekosistem politik dan keamanan yang lebih stabil.
Dengan situasi politik dan keamanan yang dinamis, Djamari dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk reformasi sektor keamanan, penguatan koordinasi aparat, dan penanganan isu-isu strategis yang berdampak langsung pada stabilitas nasional.
Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat sinergi antar lembaga serta menjawab tuntutan publik akan reformasi, terutama di bidang kepolisian dan keamanan.