Meski kontroversial Ikrar menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele.
"Ini bukan hanya soal dokumen pendidikan tapi soal kejujuran pejabat publik. Kalau di level ijazah saja diragukan bagaimana publik bisa percaya pada kepemimpinan mereka?" katanya.
Publik kini menunggu proses hukum yang berlangsung di pengadilan.***