bisnisbandung.com - Kekhawatiran terhadap arah demokrasi Indonesia kembali mencuat seiring munculnya tanda-tanda resentralisasi kekuasaan.

Pengamat politik Yuniarto Widjaya menilai, kondisi de facto saat ini menunjukkan konsentrasi kekuasaan yang semakin terpusat pada satu figur, sementara fungsi pengawasan melemah.

Menurut Yuniarto, peran lembaga legislatif kian terlihat hanya sebagai pemberi legitimasi tanpa menjalankan check and balance yang seharusnya.

Situasi ini memunculkan kerisauan bahwa Indonesia bisa mengalami kemunduran menuju pola kekuasaan seperti era Orde Baru.

Baca Juga: Kondisi Nepal Jadi Sorotan Dunia, Ketua BEM UI: Indonesia Sedikit Lagi Bisa Dititik Itu

“Saya melihat ada nuansa terjadinya resentralisasi kekuasaan yang bisa step back ke masa Orde Baru. Sekarang de facto dilakukan,” bebernya dilansir dari youtube Metro TV.

Ia juga menyoroti sikap Presiden yang mengindikasikan ketidaksetujuan terhadap sistem pilkada langsung.

“Jadi DPR itu pemberi stempel. Jangan sampai kemudian bergerak menjadi struktural. Karena Pak Presiden bahkan sudah mulai mengatakan bahwa dia tidak suka Pilkada langsung,” ucapnya.

“Artinya ketika de facto kita melihat ada kekuasaan yang terlalu terpusat hanya pada satu orang, sehingga check and balance tidak terjadi,” sambungnya.

Baca Juga: Rp200 Triliun Digelontorkan ke Perbankan, Ekonom UGM Ingatkan Risiko yang Bisa Terjadi

Jika wacana tersebut berkembang menjadi kebijakan struktural, dikhawatirkan akan mempersempit partisipasi politik masyarakat dan semakin mengikis mekanisme demokratis.

Lebih jauh, Yuniarto memperingatkan adanya potensi bahaya jika wacana resentralisasi meluas hingga ke mekanisme pemilihan presiden.

Jika sampai ke arah pemilihan tidak langsung, maka hal itu dinilai sebagai ancaman serius terhadap sistem demokrasi yang telah dibangun sejak reformasi.

Kondisi ini menjadi pengingat bahwa upaya memperkuat demokrasi membutuhkan konsistensi dalam menjaga distribusi kekuasaan, memperkuat peran legislatif, serta memastikan partisipasi publik tidak tereduksi oleh kebijakan yang mengarah pada konsentrasi kekuasaan.***

Baca Juga: Daripada Bangkrut Efisiensi Belanja Masih Bisa Diselamatkan, Kata Yanuar Rizky