bisnisbandung.com - Media sosial digemparkan dengan unggahan dari kreator konten Jerome Polin yang menyoroti dugaan adanya tawaran bayaran hingga Rp150 juta untuk menjadi buzzer.

Isu ini mencuat setelah beredar pesan penawaran kerja sama berbayar berupa pembuatan konten promosi ajakan damai atas nama pemerintah, DPR, dan aparat.

Dalam dokumen yang beredar, buzzer ditawari membuat satu konten di platform Instagram Reels dengan imbalan Rp150 juta.

Baca Juga: Pasca Tragedi, Kompolnas Nilai SOP Pengamanan Unjuk Rasa Perlu Dievaluasi

Aturan kerja sama mengharuskan penggunaan hastag tertentu, tidak boleh memakai kata negatif, dan diarahkan untuk menyuarakan narasi positif terkait ajakan damai.

Jerome Polin menilai penggunaan dana dengan jumlah besar untuk kepentingan pencitraan politik merupakan bentuk pemborosan anggaran.

“Uang rakyat dipake buat bikin narasi-narasi untuk pencitraan seolah semua baik-baik saja. Jangan sampai lengah, jangan terpecah belah, kawal terus,” tulisnya di akun Threads pribadinya.

Baca Juga: Pengamat Tidak Habis Pikir dengan DPR, Kini Kemarahan Publik Kian Memanas

Ia menegaskan bahwa uang publik seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, misalnya peningkatan kesejahteraan guru dan sektor pendidikan, bukan untuk membayar buzzer.

Jerome juga mengingatkan agensi serta key opinion leader (KOL) agar tidak mengorbankan rakyat demi kepentingan sesaat.

Ia menyerukan agar dana publik benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Isu ini memicu diskusi luas di ruang publik mengenai transparansi anggaran negara.

Desakan muncul agar pemerintah lebih terbuka dalam penggunaan dana, sekaligus memastikan setiap rupiah pajak diprioritaskan untuk kebutuhan dasar rakyat, bukan sekadar menjaga citra politik.***

Baca Juga: Pemicu Rumah Mewah Ahmad Sahroni Digeruduk Warga, Garasi Porak-Poranda