Tunjangan lain seperti komunikasi dan berbagai fasilitas tambahan perlu ditinjau kembali. Publik berhak mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran besar yang bersumber dari pajak rakyat.
Selain persoalan kesejahteraan, kinerja DPR juga dinilai tidak sebanding dengan besarnya tunjangan. Dari 42 RUU prioritas tahun 2025, baru 14 yang berhasil disahkan.
Bahkan RUU Perampasan Aset yang mendapat dukungan luas dari masyarakat masih tertunda. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen DPR dalam menjalankan tugasnya.
Bagi diaspora, gaji besar seharusnya sejalan dengan kinerja yang terukur dan transparan. Namun yang terlihat justru ketimpangan antara beban hidup rakyat dengan kemewahan fasilitas anggota dewan.***
Baca Juga: Dulu Cinta Mati Jokowi Kini Connie Bakrie Mengaku Benci Mati!