nasional

Feri Amsari Kritik Pemberian Amnesti dan Abolisi: Bentuk Dominasi Politik?

Senin, 11 Agustus 2025 | 15:00 WIB
Pakar hukum tata negara Feri Amsari (dok youtube Abraham Samad SPEAK UP)


Bisnisbandung.com - Pakar tata negara Feri Amsari angkat suara soal pemberian amnesti dan abolisi yang belakangan ini ramai diperbincangkan.

Menurutnya pemberian hak prerogatif presiden tersebut kerap digunakan untuk menghentikan proses hukum terhadap figur tertentu yang dinilai sebagai bentuk dominasi politik.

Dikutip dari youtube Keadilan, Feri Amsari menjelaskan “Pemberian amnesti dan abolisi ini diberikan sangat cepat usai putusan seolah-olah harus segera menghentikan sesuatu.”

Baca Juga: Prabowo Lantik Pimpinan TNI Baru: “Pemimpin Harus Beri Contoh dan Pimpin dari Depan”

“Ini menandakan dominasi figur tertentu yang harus dihentikan supaya tidak merugikan proses hukum dan demokrasi,” ujar Feri Amsari.

Feri Amsari menegaskan Presiden memiliki hak prerogatif untuk memberikan amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi sesuai Pasal 14 UUD 1945.

Namun ia menekankan pentingnya membedakan antara pemberian hak di ranah hukum murni dan pemberian yang berkaitan dengan kepentingan politik.

“Amnesti dan abolisi memang erat kaitannya dengan politik sebagai alat rekonsiliasi di tengah konflik. Tapi jangan sampai digunakan untuk menutup-nutupi pelaku kejahatan apalagi korupsi,” jelasnya.

Feri Amsari menyebut pemberian amnesti dan abolisi kepada dua tokoh yang sempat menjadi sorotan yakni Mas Hasto dan Tom Lembong,merupakan indikasi adanya peradilan politik.

Baca Juga: Waketum Jokowi Mania Tanggapi Pertemuan Gibran dan Dasco: Biasa-Biasa Saja

Menurutnya kasus ini tidak lepas dari relasi politik yang kuat dengan Joko Widodo.

“Ini contoh klasik peradilan politik di mana proses hukum dipengaruhi oleh kekuatan politik dan akhirnya diselesaikan secara politik pula. Kasus Mas Hasto dan Tom Lembong tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik saat ini,” kata Feri Amsari.

Lebih jauh Feri Amsari menilai pemberian hak prerogatif tersebut bisa menjadi senjata makan tuan jika tidak hati-hati.

“Presiden itu ibarat raja yang dibatasi konstitusi jadi jangan sampai kebijakan ini menimbulkan kebencian masyarakat,” tuturnya.

Baca Juga: Drama Keluarga Penuh Emosi , Sutradara Hadrah Daeng Ratu Garap Film ‘Jangan Buang Ibu’

Halaman:

Tags

Terkini