“Keserakahan bisa juga datang dari dalam pemerintahan sendiri, dari pejabat yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tegasnya.
Ia menyarankan agar pemerintah tak berhenti pada kecaman semata tapi juga menyusun kebijakan konkret untuk menghalau praktik ini sejak hulu termasuk dengan regulasi yang tidak memberi celah manipulasi hukum.
Prabowo juga menyebut praktik kejahatan ekonomi telah merugikan negara hingga Rp 100 triliun per tahun.
“Ini bentuk kejahatan ekonomi luar biasa. Saya dan Wapres Gibran sudah bersumpah akan menegakkan konstitusi. Tunggu saja tanggal mainnya,” tegas Prabowo.
Baca Juga: Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih Direspons Negatif Pasar, Saham Bank BUMN Tergelincir
Namun Awalil menyoroti pentingnya transparansi dan dasar perhitungan.
“Angka Rp 100 triliun itu dari mana? Kalau lima tahun berarti Rp 500 triliun. Ini perlu penjelasan yang kuat agar publik ikut percaya dan mendukung langkah pemerintah,” ucapnya.
Menutup komentarnya Awalil menyebut pidato Prabowo sebagai langkah awal yang baik namun harus ditindaklanjuti serius.
“Tidak cukup hanya pidato. Diperlukan kebijakan konkret yang membatasi ruang gerak para pelaku serakahnomic. Ini tantangan besar bagi pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan,” pungkasnya.***