Ia menilai bahwa jika tidak segera dievaluasi, praktik pengoplosan beras subsidi akan terus berulang dan merusak pasar.
Sebagai solusi, Eliza mendorong agar distribusi SPHP dilakukan lebih langsung dan berbasis data kependudukan, misalnya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Pendekatan ini dinilai lebih tepat sasaran, mirip dengan mekanisme penyaluran bantuan sosial tunai.
Pemerintah juga dapat memperluas cakupan penerima SPHP, tidak hanya terbatas pada kelompok miskin ekstrem, tetapi juga untuk rumah tangga kelas menengah bawah yang terdampak inflasi pangan.***
Baca Juga: Penguatan Bukti Masih Berlanjut, Meski Empat Tersangka Kasus Chromebook Sudah Ditetapkan