Ia menilai bahwa jika tidak segera dievaluasi, praktik pengoplosan beras subsidi akan terus berulang dan merusak pasar.
Sebagai solusi, Eliza mendorong agar distribusi SPHP dilakukan lebih langsung dan berbasis data kependudukan, misalnya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Pendekatan ini dinilai lebih tepat sasaran, mirip dengan mekanisme penyaluran bantuan sosial tunai.
Pemerintah juga dapat memperluas cakupan penerima SPHP, tidak hanya terbatas pada kelompok miskin ekstrem, tetapi juga untuk rumah tangga kelas menengah bawah yang terdampak inflasi pangan.***
Baca Juga: Penguatan Bukti Masih Berlanjut, Meski Empat Tersangka Kasus Chromebook Sudah Ditetapkan
Artikel Terkait
Kejaksaan Agung Ungkap Dugaan Kasus Korupsi di PT Antam, 109 Ton Emas Merek Antam Palsu Beredar Sejak 2010
"Jasa Beliau Tak Terhitung" Prabowo Akui Peran Jokowi dalam Surplus Beras Indonesia
Mentan Amran Ungkap Anomali Harga Beras di Tengah Stok Tertinggi 57 Tahun
Potensi Rugi Konsumen Capai Rp99 Triliun, Dugaan Kecurangan 212 Merek Beras
Biang Kerok Beras Mahal di Tengah Stok Melimpah, Ini Kata CELIOS
Pemerintah Dinilai Picu Menurunnya Kualitas Beras, Akibat Kebijakan Serapan Gabah