Adi juga menekankan bahwa persoalan Papua tidak bisa diselesaikan dengan kehadiran simbolik semata.
"Papua itu kompleks. Masalahnya mulai dari kemiskinan, pendidikan, infrastruktur, hingga ancaman separatis bersenjata. Butuh kerja nyata, bukan sekadar ngantor demi citra," katanya.
Ia pun menyinggung rumor politik bahwa penugasan ini bisa jadi strategi untuk membatasi ruang gerak Gibran menjelang 2029.
“Banyak yang bilang ini cara halus ‘memagari’ Gibran agar tidak terlalu manuver. Mengalihkan perhatian dari panggung nasional,” ujar Adi.
Baca Juga: Bela Tom Lembong, Refly Harun Ungkap Keanehan dalam Kasus Ini
“Bagi saya soal Gibran berkantor di Papua atau tidak, itu teknis. Yang paling penting: apa yang bisa dia buktikan. Angka pengangguran turun? Infrastruktur naik? Rasa aman warga membaik? Itu baru bukti,” tegas Adi.
Ia menambahkan kalau Gibran hanya mengulang gaya kerja wapres sebelumnya yang dinilai pasif, publik akan cepat menilai bahwa jabatan hanya formalitas.
"Kalau dia memang muda, energik, dan penuh inovasi, sekarang saatnya membuktikan itu. Jangan hanya jadi simbol, tapi juga jadi solusi," tutup Adi.***