bisnisbandung.com - Tuntutan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mencuat, namun hingga saat ini belum ada respons tegas dari Presiden Prabowo Subianto maupun dari mayoritas fraksi di DPR.
Pengamat politik Ray Rangkuti menilai situasi ini bukan sekadar kelambanan institusional, melainkan bagian dari strategi politik yang sengaja dijalankan oleh elite kekuasaan.
Menurut Ray, sikap diam Presiden terhadap dorongan pemakzulan yang disuarakan Forum Purnawirawan TNI justru bisa dimaknai sebagai bentuk pembiaran.
Baca Juga: ICW Ungkap Korupsi Pengadaan Masih Marak Meski Sudah Digital, Proyek Fiktif dan Mark-Up Jadi Modus
“Kalau sampai sekarang Presiden belum bersuara, justru itu bisa memicu semangat dari para purnawirawan untuk membawa persoalan ini ke DPR,” ungkapnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube Kompas TV.
Ketiadaan penolakan secara eksplisit dari Presiden dinilai memberi ruang bagi kelompok tersebut untuk melanjutkan langkah politik mereka ke DPR.
Tanpa adanya sinyal tegas dari kepala negara, usulan tersebut dianggap mendapatkan legitimasi secara tidak langsung.
Baca Juga: Usulan Pemakzulan Gibran Bukan Prioritas, Anggota DPR RI Menilai RUU PPRT Lebih Mendesak
Tidak hanya dari eksekutif, respons dari lembaga legislatif pun terkesan minim. DPR belum mengambil langkah konkret untuk menolak atau menindaklanjuti surat usulan pemakzulan yang telah dilayangkan.
“Dan uniknya, setelah sampai ke DPR, surat itu juga diperlakukan biasa saja. Biasanya, kalau memang ada upaya untuk menolak pemakzulan itu, saya kira surat ini mungkin akan dibiarkan lama untuk dibacakan di forum paripurna,” paparnya.
Menurut analisis Ray, lambannya pembacaan surat di paripurna dan tidak adanya reaksi kuat dari mayoritas fraksi memperkuat kesan bahwa isu ini sengaja dibiarkan bergulir dalam ruang abu-abu.
Ray juga menyoroti bahwa hanya dua fraksi di DPR yang secara terbuka menyatakan penolakan terhadap usulan tersebut, yaitu NasDem dan Golkar.
Sementara partai-partai besar lainnya, termasuk yang tergabung dalam koalisi pemerintah, belum menyatakan posisi resmi.