Hal ini menimbulkan dugaan bahwa isu pemakzulan ini dijadikan semacam “tabungan politik” yang akan dimanfaatkan sesuai dengan dinamika kekuasaan ke depan.
Dalam konteks ini, strategi politik yang disebut sebagai “saling sandera” antara kekuatan politik menjadi bagian dari budaya politik nasional.
Diamnya Presiden dan DPR dinilai tidak netral, melainkan bagian dari upaya menjaga manuver politik yang fleksibel.
Dengan tidak menolak dan tidak menyetujui, isu pemakzulan tetap bisa digunakan sewaktu-waktu sebagai alat tawar-menawar politik.
“Jadi, tidak ditolak secara langsung, tapi juga tidak dilanjutkan begitu saja. Artinya, akan tergantung situasi. Istilah lainnya, kita ini kan punya salah satu tradisi politik: sandra-menyandra,” tutupnya.***
Baca Juga: Xanana Gusmao Sindir Jokowi dan Berani Bentak Rocky Gerung, Ini Pesannya!
Artikel Terkait
Refly Harun: 94 Persen Setuju Pemakzulan Gibran! Ini Alasannya
Analisis Pengamat: Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Bisa Terjadi Tapi Politik Bicara Lain!
Impeachment Gibran Sulit Terwujud, Pakar Soroti Kuatnya Relasi Prabowo dan Jokowi
Wakil Presiden Gibran Kenang Bung Karno, Inspirasi Bangsa dan Generasi Muda
Dukung Pelayanan Kesehatan, Wakil Presiden Gibran Janji Sediakan Alat Medis untuk Puskesmas Blitar
Usulan Pemakzulan Gibran Bukan Prioritas, Anggota DPR RI Menilai RUU PPRT Lebih Mendesak