Dadan mengakui pergantian skema dari swakelola ke kemitraan sempat disorot karena dianggap mengerucut pada sebagian organisasi.
Namun ia memastikan kriteria mitra bersifat terbuka, melibatkan lembaga pemerintah daerah, BUMN, hingga organisasi masyarakat sipil yang lolos verifikasi.
“Standarnya ketat: akreditasi pangan, rekam jejak manajemen, dan kepatuhan audit. Bukan soal kedekatan politik,” tegas Dadan.
Lebih jauh Dadan menegaskan MBG bukan sekadar distribusi makanan melainkan upaya pemberdayaan ekonomi lokal.
Baca Juga: Politisi PSI: Jokowi Punya Kekuatan Politik Sayang Kalau Tidak Dimanfaatkan
Ia menjelaskan banyak mitra adalah UMKM penghasil pangan lokal sehingga program ini juga mendukung petani dan usaha mikro.
“Dengan membeli dari UMKM setempat kita jaga rantai pasok sekaligus ciptakan lapangan kerja,” ujarnya.
Dadan Hindayana menepis tudingan “bancakan kroni” dalam program MBG.
Ia menegaskan MBG adalah program strategis nasional dengan mekanisme transparan, pengawasan ketat, dan kemitraan terbuka bukan proyek eksklusif segelintir pihak.
Dengan demikian MBG diharapkan mampu menjawab persoalan gizi sekaligus memberdayakan ekonomi rakyat di seluruh Indonesia.***