Adi juga menyinggung pengalaman masa lalu, seperti pemerintahan SBY, di mana partai-partai koalisi yang dinilai tidak sejalan dapat dikenai penalti politik tanpa harus dikeluarkan sepenuhnya dari pemerintahan.
Pola ini diyakini masih relevan dan dapat digunakan oleh pemerintahan Prabowo untuk menjaga stabilitas politik.
Lebih jauh, Adi menggarisbawahi adanya paradoks yang tajam antara apa yang terjadi di tingkat elite dengan kondisi masyarakat di akar rumput.
Sementara elite politik sibuk mengatur konfigurasi, rakyat justru menghadapi tantangan nyata seperti meningkatnya pengangguran dan angka kemiskinan.***
Baca Juga: Lapangan Kerja Melimpah, Bahlil Ajak Tenaga Kerja Siapkan Diri dengan Skill Mumpuni