PDIP Disebut 'Pemain Cadangan' yang Siap Dirangkul Prabowo? Analisis Tajam Adi Prayitno

Bisnisbandung.com - Dinamika politik nasional kini menghangat menyusul isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan rumor reshuffle kabinet.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai fenomena ini bukan sekadar polemik biasa, melainkan bagian dari strategi besar yang dimainkan oleh elite politik di tingkat atas.

Menurut Adi, kondisi politik saat ini sudah masuk pada level “high politics,” di mana setiap isu yang muncul mulai dari ijazah, pemakzulan, hingga mundurnya menteri merupakan bagian dari upaya tawar-menawar politik antar elite.

“Tidak ada kebetulan tiba-tiba misalnya ada purnawirawan yang kemudian mengusulkan pemakzulan wakil presiden dan masuk ke DPR,” lugasnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube Kompas TV.

Baca Juga: Soal Isu Reshuffle Menteri, Qodari: Hanya Presiden dan Tuhan yang Tahu

Ia melihat bahwa berbagai gejolak ini bukan muncul secara spontan, melainkan didesain sebagai bentuk permainan kekuasaan untuk mengatur ulang keseimbangan politik nasional.

“Saya kira ini adalah sesuatu yang baru dalam praktik politik kita pasca reformasi, khususnya. Dan saya kira memang sudah ada pembicaraan-pembicaraan elite bagaimana resultante ini memang sengaja dipermainkan,” sambungnya.

Salah satu sorotan penting adalah kemungkinan terbentuknya koalisi baru antara PDIP dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Juga: Gibran Bermasalah Secara Etis dan Hukum, Kata Pengamat soal Pemakzulan

Dalam pandangan Adi, PDIP saat ini berada dalam posisi sebagai “pemain cadangan” yang siap dirangkul kapan saja, sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pemerintahan ke depan.

“Oleh karena itu, ketika bicara tentang PDIP bersama dengan Prabowo Subianto, ini pemain cadangan yang sebenarnya sangat siap untuk dirangkul kapan pun,” jelasnya.

Hal ini mencerminkan fleksibilitas dalam sistem presidensial multipartai di Indonesia, di mana Presiden memiliki wewenang untuk mengatur ulang komposisi koalisi politik sesuai situasi.

“Karena dalam sistem presidensialisme multipartai seperti di Indonesia, Presiden itu punya apa? Punya kendali terkait dengan koalisi, kapan harus keluar, kapan harus dikendalikan, dan kapan harus dikeluarkan,” terusnya.

Baca Juga: Gibran Bermasalah Secara Etis dan Hukum, Kata Pengamat soal Pemakzulan