Ia juga mengingatkan bahwa parpol bukan bagian dari cabang kekuasaan negara melainkan organisasi independen yang semestinya mandiri secara finansial.
Menurut Adi selama ini banyak kader partai yang berasal dari kalangan kaya: pengusaha, pesohor, hingga pejabat publik dengan penghasilan tinggi.
Karena itu kebutuhan dana seharusnya bisa dipenuhi dari iuran anggota atau fundraising internal, bukan dari APBN.
"Jangan-jangan nanti malah muncul partai-partai baru bukan untuk berkontribusi pada demokrasi tapi cuma mau kebagian dana pemerintah," sindirnya.
Baca Juga: Persoalkan Wacana Kenaikan Dana Partai: Dari 100 ke 1.000 Tak Berdampak, Sekarang Mau 10.000?
Lebih jauh Adi juga mengkritik kinerja parpol yang selama ini dinilai publik kurang memuaskan.
Ia menyebut parpol dan DPR kerap menjadi lembaga dengan tingkat kepercayaan publik terendah.
"Kalau kinerja saja masih dipertanyakan, kenapa malah minta tambahan dana besar? Ini ibarat prestasi minim tapi gaji minta naik," katanya.
Adi menegaskan dirinya bukan anti terhadap pendanaan negara untuk parpol.
Baca Juga: Diduga Gunakan Bahan Non Halal, PP Muhammadiyah Desak Proses Hukum RM Widuran
Namun ia menilai jika pun ada, jumlahnya harus masuk akal dan hanya bersifat simbolik sebagai bentuk apresiasi negara.
"Kalau sampai besar dan jadi beban APBN lebih baik uang itu langsung diberikan ke rakyat. Masih banyak warga miskin, pengangguran, dan yang belum punya rumah," tutupnya.***