bisnisbandung.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menyoroti wacana bergabungnya Jokowi ke salah satu partai politik. Menurutnya, setiap partai pasti tertarik merekrut figur populer seperti Jokowi.
Namun, ia menegaskan bahwa masuk ke partai politik tidak serta-merta membuat seseorang bisa langsung menduduki posisi strategis, apalagi ketua umum.
Ray menilai bahwa jika Jokowi bergabung dengan partai yang sudah mapan dan memiliki sistem serta aturan organisasi yang ketat, maka mantan presiden tersebut tetap harus mengikuti tahapan-tahapan keanggotaan sebagaimana kader lainnya.
Baca Juga: Jembatan Jadi Simbol Peresmian, Anies Baswedan Luncurkan Organisasi Aksi Bersama
“Kalau belum apa-apa ujuk-ujuk Anda masuk, jadi ketua umum, ya jelas... nanti dulu dong. Kami kan punya aturan. Kan gitu loh, kira-kira,” lugasnya.
Ini termasuk mengikuti proses kaderisasi, pelatihan, dan pengabdian bertahap sebelum menempati jabatan penting dalam struktur partai.
“Nah, kalau beliau masuk ke partai yang eksis dengan aturan yang ketat, ya sulit. Memang Anda harus melihat dari bawah, kan,” terusnya.
Baca Juga: Pengaruh KDM Hingga ke Pedalaman, Ini Pendapat Suku Baduy terhadap Gubernur Jawa Barat
Dalam konteks ini, Ray mempertanyakan kesediaan Jokowi untuk memulai dari bawah jika bergabung ke partai yang memiliki struktur solid.
Sebaliknya, apabila Jokowi ingin memiliki peran lebih cepat atau dominan, maka partai seperti PSI yang menurut Ray memiliki model organisasi fleksibel bisa menjadi pilihan realistis.
“Pertanyaannya: Pak Jokowi mau apa enggak jadi kader biasa dulu, ikut pelatihan sana, pelatihan sini, baru kemudian menanjak, menanjak, menanjak jadi ketua umum, kan? Nah, tapi kalau Anda mau cepat ya memang PSI itu loh kira-kira, tuh,” terangnya.
Baca Juga: Ngaku KADIN Minta Proyek Rp 5 Triliun Tanpa Lelang! Aktivis: Waras?
Ia mencatat bahwa struktur internal PSI mengedepankan Dewan Pembina sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan, bukan ketua umum seperti di partai-partai pada umumnya.
Ray juga menyinggung soal kemungkinan Jokowi membentuk partai baru. Menurutnya, jika hal tersebut terjadi, Jokowi akan memiliki keleluasaan dalam membentuk sistem dan struktur organisasi sesuai visi dan arah politiknya.