Ia juga menyebut program ini sejalan dengan kebijakan nasional di bawah Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana.
Meski demikian Dedi Mulyadi membuka kemungkinan adanya alternatif lain seperti penggunaan alat kontrasepsi.
Gus Ipul menekankan bahwa wacana ini tidak bisa serta-merta dijadikan kebijakan tanpa diskusi lintas sektoral.
"Kita harus duduk bersama melibatkan pakar, tokoh agama, hingga aktivis HAM untuk membahas ini secara komprehensif," tutupnya.***