Ia juga menyebut program ini sejalan dengan kebijakan nasional di bawah Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana.
Meski demikian Dedi Mulyadi membuka kemungkinan adanya alternatif lain seperti penggunaan alat kontrasepsi.
Gus Ipul menekankan bahwa wacana ini tidak bisa serta-merta dijadikan kebijakan tanpa diskusi lintas sektoral.
"Kita harus duduk bersama melibatkan pakar, tokoh agama, hingga aktivis HAM untuk membahas ini secara komprehensif," tutupnya.***
Artikel Terkait
Prabowo Perintahkan Ongkos Haji 2025 Harus Lebih Murah dari Malaysia
Syarat Bantuan di Jawa Barat: Harus KB, dan KB-nya Laki-Laki!
DPRD Jawa Barat Tolak Sewa Mobil Listrik Rp 12 M, Ono Surono Malah Kembalikan Mobil Dinas
Unstoppable! Pengamat: Gugatan Jokowi-Gibran Mengalir Deras
Dedi Mulyadi Ramai Dijuluki Gubernur Konten, Pengamat: Jangan Cuma Gaya!
Jokowi dan Gibran Jadi Target, Norman Hadinegoro Sebut Ini Rencana Jatuhkan Prabowo