Bisnisbandung.com - Politikus Rudi S Kamri menyuarakan penolakannya terhadap wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto.
Dalam video di kanal YouTube Anak Bangsa TV Rudi menyebut langkah tersebut terlalu riskan.
Serta bisa menempatkan Presiden Prabowo Subianto dalam posisi yang dilematis.
Baca Juga: Post Power Syndrome? Sahroni Sentil Kunjungan Sespimmen ke Rumah Jokowi
“Lebih baik ditunda dulu, dikaji lebih layak, karena masih banyak sisi gelap yang harus diungkap dari perjalanan seorang Soeharto,” kata Rudi.
Rudi menyoroti bahwa wacana tersebut sempat muncul di masa lalu tepatnya diusulkan oleh Pemprov Jawa Tengah.
Namun tak pernah dilanjutkan karena berbagai kontroversi.
Kini isu itu kembali mencuat di era Presiden Prabowo terlebih setelah penghapusan nama Soeharto dari TAP MPR No. 11/1998 tentang pemberantasan KKN.
Menurutnya sejarah kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun tidak bisa dilepaskan dari berbagai catatan kelam seperti pembungkaman demokrasi, pelanggaran hak-hak sipil, dan dugaan keterlibatan dalam pelanggaran HAM pasca-G30S/PKI.
Baca Juga: Tak Ada Dua Matahari: PAN Jawab Spekulasi Soal Soliditas Kabinet Prabowo
“Demokrasi mati suri selama Orde Baru. Orang-orang seperti Petisi 50 hak ekonominya dipangkas, hak politiknya dibungkam,” tegas Rudi.
Ia pun mempertanyakan logika di balik menjadikan Soeharto sebagai pahlawan hanya karena disebut sebagai “Bapak Pembangunan”.
Menurutnya pembangunan adalah tugas dasar seorang presiden.
“Kalau cuma karena membangun bukankah itu memang tugas presiden sebagai mandataris MPR?” ujarnya.
Baca Juga: Jangan Sampai Abaikan Hirarki Institusi, Politisi Nasdem Singgung Silahturahmi, Tapi Berseragam