bisnisbandung.com - Sejak 20 Oktober 2024, Indonesia resmi dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Memasuki 100 hari pertama pemerintahan, evaluasi terhadap kinerja mereka mulai bermunculan, termasuk melalui survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga.
Salah satu survei nasional mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan baru mencapai angka lebih dari 80%.
Baca Juga: Umat Hindu se-Bandung Raya Gelar Pawai Budaya dan Ogoh-Ogoh
Angka tersebut terlihat cukup tinggi, namun tetap menyisakan pertanyaan fundamental: sejauh mana keberhasilan atau kegagalan Prabowo dalam memimpin Indonesia di awal masa jabatannya?
Menurut analisis Eep Saefulloh, pemahaman terhadap ekspektasi publik menjadi faktor penting dalam menilai kepemimpinan baru.
Ia menekankan bahwa sejak masa kampanye, Prabowo-Gibran telah secara terang-terangan menjanjikan kelanjutan program pemerintahan sebelumnya.
Baca Juga: Potret Buram Ekonomi di Lebaran 2025, Ketika Pemudik Tak Lagi Membawa Kisah Sukses
“Saya ingin mulai dari cara kita mengelola ekspektasi berhadapan dengan kepemimpinan baru. Jangan salah berharap, jangan pura-pura berharap. Itu prinsip yang pertama” lugasnya dilansir dari youtube Keep Talking.
Dengan demikian, kebijakan yang mempertahankan warisan pemerintahan sebelumnya bukanlah bentuk pengingkaran janji, melainkan realisasi dari komitmen politik mereka. Karena Prabowo menegaskan keberlanjutan.
Dalam konteks demokrasi prosedural, Prabowo telah menjalankan tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan oleh rakyat.
Namun, hal ini menimbulkan dilema bagi sebagian kalangan yang menginginkan perubahan.
Mereka yang sejak awal mendukung kandidat lain dengan visi perubahan kini dihadapkan pada kenyataan bahwa kebijakan pemerintahan baru tetap mengadopsi kebijakan masa lalu, baik yang dianggap positif maupun negatif oleh masyarakat.