Menurutnya seorang presiden seharusnya bisa mengelola pemerintahan secara independen tanpa intervensi dari pihak luar.
Jika tidak keputusannya akan selalu dipengaruhi oleh kepentingan lain yang bisa saja bertentangan dengan janji kampanye.
Sobary juga mempertanyakan komitmen Prabowo dalam memberantas korupsi.
Ia menilai bahwa wacana yang diusung hanya sebatas retorika tanpa tindakan nyata.
Baca Juga: Danantara Dituding Jadi Instrumen Kekuasaan? Rocky Gerung: Ini ‘Dilema Titanic’
"Mau ambil tindakan terhadap koruptor tapi justru mau memberi amnesti. Ini kan tidak konsisten," ujarnya.
Menurutnya pemberantasan korupsi bukan hanya soal pidato melainkan tindakan konkret yang bisa dirasakan oleh masyarakat.
Jika kebijakan hanya sebatas wacana maka janji pemberantasan korupsi akan menjadi isapan jempol belaka.
Sobary menilai bahwa kritik mahasiswa yang menilai Prabowo minus 100 juga harus tetap rasional.
Baca Juga: ‘Tiga Cara Mematikan Demokrasi’ Anies Baswedan Sentil Jokowi dan Prabowo? Pandangan Adi Prayitno
Menurut Sobary konsistensi Prabowo dalam memimpin masih menjadi tanda tanya besar.
Kebijakannya yang berubah-ubah ketidakmandirian dalam mengambil keputusan serta janji pemberantasan korupsi yang belum terealisasi, membuat publik berhak mempertanyakan arah kepemimpinannya.
"Kalau mau dinilai secara adil, mungkin 60% lebih masuk akal. Tapi kalau 80%, itu terlalu berlebihan. Dan kalau minus 100, itu juga terlalu emosional," pungkasnya.***