Jika tujuan utama hanya untuk mengelola dividen BUMN, maka ia mempertanyakan alasan perlunya membentuk superholding, padahal hal tersebut bisa dilakukan melalui mekanisme lain seperti Special Purpose Vehicle (SPV).
Ferry pun menawarkan alternatif berupa pembentukan fund yang lebih transparan dan fleksibel.
Sebagai contoh, ia sedang mengembangkan konsep green fund yang bertujuan untuk mendukung proyek-proyek konservasi lingkungan, seperti hutan gambut, bakau, dan reboisasi guna menghasilkan karbon kredit.
“Jadi, sama saja hasilnya! Misalnya, ada potensi dana Rp300 triliun. Kenapa harus masuk ke dalam superholding? Lebih baik buat fund saja! Fund ini yang akan mengalokasikan dananya,” tegasnya.
Baca Juga: Jokowi Dikritik Tak Punya Wawasan Akademik, Sobary: Bahkan Gibran Lebih Parah!
Dengan skema ini, ia dapat menarik investasi asing tanpa harus membentuk superholding yang kompleks.
Ia juga mencontohkan bahwa untuk sektor pariwisata, khususnya di wilayah Indonesia Timur, lebih efektif jika menggunakan mekanisme ecotourism fund.
Dengan skema ini, investor asing dapat berpartisipasi dalam pengembangan destinasi wisata secara langsung, tanpa harus melalui superholding yang dinilai tidak efisien dan sulit diaudit.
Lebih lanjut, Ferry menekankan bahwa skema fund menawarkan transparansi lebih tinggi, lebih mudah dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), serta lebih fleksibel dibandingkan superholding.
Ia mengibaratkan bahwa membentuk superholding untuk tujuan seperti ini sama saja seperti menggunakan kapal besar hanya untuk menangkap ikan kecil, yang pada akhirnya bisa menjadi langkah yang tidak efektif dan berisiko tinggi.***
Baca Juga: Banjir Langganan di Karangligar, Dedi Mulyadi Siapkan Solusi Cepat!