Bisnisbandung.com - Kritik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto semakin gencar setelah 100 hari kepemimpinannya.
Selamat Ginting seorang pengamat politik menyoroti kontradiksi yang terjadi dalam kebijakan Prabowo.
Dalam youtubenya, Selamat Ginting sebut sebagai "Paradoks Indonesia" dan "Paradoks Prabowo Subianto".
Baca Juga: Feri Amsari: Mumpung Masih Hidup, Adili Segera Jokowi Kasusnya Terpampang di Depan Mata
Dalam beberapa waktu terakhir sejumlah diksi politik mencuat di tengah masyarakat.
Mulai dari seruan "Adili Jokowi" kritik terhadap "Kabinet Gemuk" hingga istilah "Endasmu" yang diucapkan Prabowo saat merespons kritik publik.
Fenomena ini menurut Selamat Ginting mencerminkan kegelisahan rakyat terhadap arah pemerintahan baru yang justru mengulang pola lama.
Selamat Ginting juga menyoroti dampak dari kebijakan era Jokowi seperti tingginya angka pengangguran akibat kebijakan impor yang dinilai ugal-ugalan.
"Bahkan aksi protes mahasiswa dengan tagar "Indonesia Gelap" semakin membesar karena kekhawatiran terhadap masa depan ekonomi dan lapangan pekerjaan," katanya.
Salah satu kebijakan yang menuai kritik adalah pembentukan kabinet yang disebut terlalu besar.
Selamat Ginting menjelaskan "Prabowo membentuk 48 kementerian dengan total 55 wakil menteri dan berbagai posisi tambahan, termasuk staf khusus serta kepala badan baru."
Di sisi lain pemerintah juga memangkas anggaran hingga Rp300 triliun.
"Kontradiksi ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah efisiensi benar-benar dijalankan atau justru hanya sebatas wacana?" ucapnya
Baca Juga: Ketika Hak Asasi Manusia Dirobek-robek, Ubaedillah Badrun: Kita akan Mengalami Bencana Lagi!