bisnisbandung.com - Demonstrasi besar-besaran yang melibatkan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil kembali mengguncang berbagai kota di Indonesia.
Koordinator Pusat BEM SI, Satria Naufal, menyoroti kebijakan yang dinilai hanya memberikan sanksi kepada beberapa individu, sementara banyak pejabat lain yang juga diduga melanggar aturan tetap bertahan di posisinya.
Ia mempertanyakan keberanian pemerintah dalam menindak tegas pelanggaran yang terjadi di tingkat birokrasi dan partai politik.
Baca Juga: KPK Tahan Hasto Kristiyanto, Ini Alasan yang Diungkap Setyo Budiyanto
“Pagar laut dihilangkan sekarang, tapi lebih baik sekalian hajar habis! Siapa yang memberi sertifikat? Siapa yang memberi izin?” katanya dilansir Bisnis Bandung dari youtube Indonesia Lawyers Club.
“Adili, penjarakan! Siapa yang membuat izin-izin ilegal, membuka peluang yang menabrak konstitusi? Hajar habis!” sambungnya.
Menurutnya, keputusan pencopotan pejabat lebih terlihat sebagai upaya memuaskan masyarakat ketimbang solusi nyata terhadap berbagai permasalahan.
Baca Juga: Ray Rangkuti Desak Pembatalan Retreat Kepala Daerah, Efisiensi Anggaran Harus Diutamakan!
Isu pendidikan juga menjadi sorotan utama, terutama terkait pemotongan anggaran dan sistem pendidikan yang dianggap bermasalah.
Meskipun pemerintah menepis tuduhan tersebut, aksi pencopotan menteri tetap dinilai sebagai langkah yang tidak menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh.
Dari 13 tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa, hanya satu yang mendapat respons, sementara permasalahan lainnya masih belum ditindaklanjuti.
Satria Naufal juga mengkritisi pola komunikasi pejabat pemerintah yang dinilai tidak menghargai aspirasi masyarakat.
Respon pejabat terhadap kritik publik sering kali dianggap arogan dan tidak mencerminkan pelayanan kepada rakyat.
Baca Juga: Adian Napitupulu Baca Puisi Usai Hasto Ditahan, PDI Perjuangan Kumpulkan Kader di DPP