bisnisbandung.com - Pengamat politik Faizal Assegaf menyoroti pentingnya menjaga otonomi daerah dari intervensi pemerintah pusat.
Menurutnya, gubernur, bupati, dan wali kota memiliki kedudukan yang setara dengan presiden, karena mereka juga dipilih langsung oleh rakyat.
“Gubernur & Bupati/Walikota setara dgn Presiden, sama-sama dipilih oleh rakyat. Hanya perbedan peran: Pembagian kewenangan pemerintah pusat & hak-hak yang dimiliki daerah atas prinsip keadilan,” jelasnya dilansir Bisnis Bandung dari akun X @Faizal Assegaf.
Baca Juga: #Kabur Dulu Aja, Ikrar Nusa Bhakti: Sebuah Simbol Ketidakpuasan Anak Muda Indonesia terhadap Negara
Perbedaan yang ada hanyalah dalam hal peran dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Faizal Assegaf menjelaskan bahwa prinsip desentralisasi seharusnya bertujuan untuk mencegah dominasi pemerintah pusat dan memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola sumber daya alam, budaya, dan potensi lainnya secara lebih mandiri.
“Idealnya desentralisasi bertindak mencegah dominasi pemerintah pusat. Demi melindungi kekayaan alam, budaya serta seluruh potensi yang tersedia,” terangnya.
Baca Juga: Soeharto vs Prabowo, Ikrar Nusa Bhakti: Siapa yang Lebih Tegas dan Bijak?
Dalam konteks ini, pemerintah pusat tidak boleh mengambil langkah-langkah yang mengintervensi kemandirian yang dimiliki oleh daerah.
Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden atau pejabat lain di pemerintahan pusat harus mendukung dan memperkuat kemandirian daerah, bukan sebaliknya mengurangi kewenangan yang ada.
Oleh karena itu, segala bentuk intervensi terhadap otonomi daerah harus ditolak, demi menjaga prinsip keadilan dan kemandirian yang telah diberikan kepada daerah.
Pentingnya menjaga keseimbangan antara kewenangan pusat dan daerah menjadi poin krusial dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang adil dan efisien.
Baca Juga: Jangan Baper, Rudi S Kamri ke Prabowo: Harusnya Bangga Jadi Presiden Seutuhnya!
“Kebijakan presiden atau peran pemantu presiden (menteri, dll), tidak boleh bersifat intervensi atas kemandirian otonomi daerah. Harus ditolak,” tegas Faizal Assegaf.