bisnisbandung.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang ia putuskan bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas, termasuk dalam program makan siang gratis bagi anak-anak serta peningkatan kualitas pendidikan.
Namun, upaya ini tampaknya menghadapi berbagai rintangan dari pihak-pihak tertentu yang merasa kepentingannya terganggu.
Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyoroti adanya upaya sistematis untuk menghambat kebijakan institusionalisasi baru yang diterapkan demi efisiensi dan efektivitas program pemerintahan Prabowo.
“Upaya menjegal kebijakan Presiden @prabowo oleh "raja-raja kecil" seperti yang disampaikan Presiden, memang terasa,” terangnya dilansir Bisnis Bandung dari akun X pribadinya.
Baca Juga: Gelombang Protes 'Adili Jokowi' Meluas, Adi Prayitno: Ini Ekspresi Kekecewaan Politik
Menurutnya, sejumlah pihak yang merasa kehilangan potensi rente berusaha menjegal kebijakan tersebut secara halus agar tidak berjalan optimal.
“Kebijakan institusionalisasi baru demi efisiensi dan efektifitas program Presiden pun secara halus banyak dijegal dan dipreteli oleh mereka yang merasa kehilangan potensi rente,” jelasnya.
Prabowo sendiri mengungkapkan bahwa dalam birokrasi masih terdapat individu yang merasa kebal hukum dan bertindak seolah-olah sebagai "raja kecil."
Baca Juga: Kertajati Sepi, BUMD Merugi? Dedi Mulyadi dan Komisi 3 DPRD Buka Suara
Mereka dinilai sebagai penghambat proses reformasi anggaran yang seharusnya diarahkan untuk kesejahteraan rakyat.
Upaya penghematan anggaran ini diharapkan dapat dialokasikan pada sektor-sektor yang benar-benar membutuhkan, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Namun, tantangan dari pihak-pihak yang tidak ingin perubahan tetap menjadi batu sandungan bagi pelaksanaan kebijakan tersebut.
Baca Juga: Kabinet Prabowo Kawin Paksa, Faizal Assegaf: Militan Jokowi Bikin Gaduh!