"Di Banten ada isu pagar laut di Kabupaten Tangerang. Di Jawa Timur ada kasus sertifikasi laut di Sumenep, Surabaya, dan Sidoarjo. Rakyat ingin tahu apa yang sudah dilakukan wakil mereka di DPR?" lanjutnya.
Menurut Adi Prayitno diamnya DPR justru memperkuat persepsi negatif publik terhadap mereka.
"Dalam berbagai survei tingkat kepercayaan terhadap DPR itu rendah. Ya bagaimana tidak? Ketika ada isu penting mereka diam saja," tegasnya.
Baca Juga: Mahfud MD Desak Presiden Prabowo Bertindak terhadap Mafia Tanah dan Laut
Adi Prayitno mengingatkan bahwa DPR seharusnya tidak hanya menjadi stempel bagi kebijakan pemerintah.
Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengawasi, memberikan kritik, dan memastikan kebijakan pemerintah berjalan untuk kepentingan rakyat.
"Kalau DPR hanya diam rakyat akan semakin yakin bahwa mereka hanya sekadar perpanjangan tangan partai. Fungsi check and balances itu hilang. Ini yang membuat tingkat ketidakpercayaan publik terhadap DPR selalu tinggi," katanya.
Adi Prayitno menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah bukanlah hal yang tabu.
Baca Juga: Said Didu Ungkap Dugaan Framing Oligarki dan Penguasa terhadap Kritikus PIK 2
Justru kritik diperlukan agar kebijakan yang diambil pemerintah lebih tepat dan berdampak positif bagi masyarakat.
"Mau memberikan penilaian positif, negatif, atau sedang-sedang saj itu boleh. Yang tidak boleh adalah diam. Kalau DPR tidak mau bicara lalu untuk apa ada DPR?" tutup Adi Prayitno.***