Said Didu Ungkap Dugaan Framing Oligarki dan Penguasa terhadap Kritikus PIK 2

bisnisbandung.com - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, mengungkapkan bahwa dirinya menerima berbagai kritik yang diduga sebagai bagian dari framing yang dibuat oleh oligarki dan penguasa.

 Ia menyoroti narasi yang berkembang terkait penolakan terhadap proyek PIK-2, yang menurutnya dipolitisasi dengan label negatif terhadap para pengkritiknya.

“Saya baru mendarat, langsung dapat kiriman beberapa tulisan yang seakan-akan analisis padahal saya yakin tulisan mereka tersebut adalah framing buatan oligarki dan penguasa yang pro-oligarki,” ungkapnya di akun X pribadinya, Kamis (30/1/25).

Baca Juga: Inter Milan Bantai AS Monaco 3-0, Pastikan Hadiah Uang Puluhan Juta Euro

Menurut Said Didu, ada tiga tuduhan utama yang dialamatkan kepada pihak yang mengkritik proyek ini, yaitu rasisme, anti-pembangunan, dan anti-stabilitas.

“Karena seragam, saya yakin isu tersebut akan menjadi framing mereka beberapa hari ke depan,” terangnya.

Ia menilai bahwa narasi ini dirancang secara seragam dan akan terus digunakan dalam beberapa hari ke depan sebagai upaya membentuk opini publik yang mendiskreditkan kritik terhadap proyek tersebut.

Baca Juga: Indonesia Gabung BRICS, Pengamat: Tidak ada Kaitannya untuk Memperluas Pangsa Pasar Ekspor

Lebih lanjut, Said Didu menegaskan bahwa tuduhan rasis terhadap para pengkritik tidak berdasar.

 Ia justru menyoroti praktik penggusuran yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia akibat ekspansi sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, hingga proyek permukiman.

Dalam konteks ini, ia menilai bahwa yang seharusnya dikritik adalah pihak yang menggusur masyarakat, bukan mereka yang membela hak-hak rakyat yang terdampak.

Selain itu, ia juga membantah anggapan bahwa para kritikus bersikap anti-pembangunan. Menurutnya, yang ditentang bukanlah pembangunan itu sendiri, melainkan pembangunan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan mengorbankan rakyat kecil.

 Ia menekankan pentingnya pembangunan yang bersifat inklusif dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas tanpa menyebabkan dampak sosial yang merugikan.

Baca Juga: Kebijakan Campur Aduk, Ekonom Sebut Donald Trump Bikin Amerika Mengucilkan Diri Sendiri