bisnisbandung.com - Abraham Samad, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), gencar mengungkapkan pandangannya terkait kondisi KPK yang dinilainya semakin melemah dalam beberapa tahun terakhir.
“Sebelum Jokowi memimpin, mungkin agenda pemberantasan korupsi itu punya semangat, punya harapan yang besar,” ungkapnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube Keep Talking, Minggu (26/1/25).
Ia menyoroti berbagai kebijakan dan keputusan yang disebutnya telah merusak independensi dan efektivitas lembaga antirasuah tersebut.
Baca Juga: Saham PANI Babak Belur, Hersubeno Arief: Aguan Makin Bancos
Menurut Abraham, pelemahan KPK dimulai dengan revisi Undang-Undang KPK pada 2019 yang mengubah posisi lembaga ini menjadi bagian dari rumpun eksekutif.
Langkah tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip independensi sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), yang menegaskan bahwa lembaga antikorupsi harus bebas dari intervensi politik.
Salah satu dampak besar dari revisi tersebut adalah perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Baca Juga: Said Didu Bongkar Borok PIK 2: Kampung Ma’ruf Amien Digusur Pun Hanya Bisa Diam
Langkah ini diiringi dengan pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), yang dikritik sebagai alat untuk menyingkirkan pegawai berintegritas.
Puluhan pegawai KPK yang memiliki rekam jejak baik dalam pemberantasan korupsi terpaksa meninggalkan lembaga ini, memperburuk kondisi internal KPK.
Abraham juga menyoroti proses seleksi komisioner KPK yang dianggap bermasalah. Ia menilai bahwa sejumlah komisioner yang terpilih tidak memiliki integritas yang cukup kuat, sehingga mudah disandera oleh kepentingan politik tertentu.
Situasi ini, menurutnya, memperlemah posisi KPK dalam menjalankan tugas utamanya.
Baca Juga: Raymond Chin Ingatkan Pelajaran Penting dari Skandal eFishery untuk Startup dan Investor
Abraham Samad menyatakan harapannya agar Presiden Prabowo Subianto mampu mengembalikan marwah KPK sebagai lembaga independen yang efektif dalam pemberantasan korupsi.