Rinny Budoyo Sebut Luhut Buka Borok Era Jokowi: Baru Benahi Sistem Pajak, 10 Tahun Kemana Aja

bisnisbandung.com - Rinny Budoyo, pegiat media sosial, secara kritis menyoroti langkah Luhut Binsar Panjaitan Ketua Dewan Ekonomi Nasional dalam mempromosikan program digitalisasi pajak bernama Cortex.

 Program ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan sekaligus memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

 Namun langkah tersebut justru membuka kelemahan mendasar dari pemerintahan sebelumnya, yaitu pada era Jokowi.

“Yang penting sekarang ini dia punya argumen buat menggolkan kebijakan yang dia mau. Tapi sepertinya Opung juga suka lupa kalau argumennya enggak sesuai dengan kejadian-kejadian sebelumnya,” ucap Rinny Budoyo dilansir dari 2045 TV, Jumat (24/1/ 25).

Baca Juga: Rakyat atau Oligarki? Said Didu: Pilihan Berat Prabowo dalam Kasus Pagar Laut

Rinny menilai, pernyataan Luhut tentang buruknya sistem pengumpulan pajak di Indonesia yang setara dengan Nigeria, secara tidak langsung mengungkapkan kegagalan pemerintahan Jokowi selama 10 tahun dalam membenahi sektor perpajakan.

“Dia enggak sadar kalau argumentasinya malah menyenggol ke kanan dan ke kiri, ke orang-orang dekatnya sendiri,” kritiknya.

 Selama dua periode pemerintahan Jokowi, persoalan seperti rendahnya tax ratio ukuran keberhasilan pengumpulan pajak tidak menunjukkan perbaikan signifikan.

Baca Juga: Tradisi Unik Perayaan Imlek di berbagai macam Daerah di Indonesia

Rasio pajak Indonesia menjadi salah satu indikator yang dikritisi Rinny. Di awal pemerintahan Jokowi pada 2015, tax ratio Indonesia berada di angka 10,8%.

Tetapi, hingga akhir masa jabatan pada 2023, angka tersebut hanya berada di kisaran 10,2%, bahkan lebih rendah dari awal periode.

Dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti Thailand (17%), Vietnam (16%), dan Filipina (14%), Indonesia tertinggal jauh.

Rinny Budoyo mengingatkan bahwa pada 2019, Jokowi sempat berjanji meningkatkan tax ratio menjadi 12%.

Baca Juga: Rakyat atau Oligarki? Said Didu: Pilihan Berat Prabowo dalam Kasus Pagar Laut