“Ingat, bisa jadi pihak tak bertanggung jawab itu memang sudah menyalahgunakan status PSN yang diberikan Pak Jokowi. Tapi, sebaliknya, kita juga bisa mempertanyakan: Apakah Pak Jokowi dan pemerintahannya tidak teliti soal pemberian status PSN ini?” tuturnya.
“Jangan-jangan rencana pengkavlingan laut dan reklamasi laut memang sudah masuk dalam rencana dan proposal PSN Tropical Coastland yang diajukan pihak pengembang kepada pemerintah,” sambung Rinny Budoyo.
Namun, ia tetap mempertanyakan apakah pemerintah saat itu cukup teliti dalam menilai dampak dari kebijakan tersebut sebelum memberikan dukungan kepada proyek yang berisiko menyalahi aturan.***
Baca Juga: Rocky Gerung Desak Pemerintah Tuntas Bongkar Skandal Sertifikat Laut Pagar Laut