bisnisbandung.com - Rinny Budoyo, seorang pegiat media sosial, menyuarakan pandangan kritis terkait keterlibatan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam proyek pembangunan pagar laut ilegal di Banten yang diduga terkait dengan proyek PSN (Proyek Strategis Nasional) Tropical Coastland.
Ia mempertanyakan tentang kemungkinan adanya keterlibatan Jokowi dalam kebijakan yang mendasari proyek tersebut, yang berpotensi merugikan nelayan dan melanggar peraturan yang ada.
“Adakah keterlibatan mantan Presiden Jokowi dalam pembangunan pagar laut yang merugikan para nelayan itu?” ujarnya dilansir dari youtube 2045 TV.
Baca Juga: Ahmad Khozinudin Bongkar Aktor di Balik Sertifikat Laut, Aguan Terseret?
Menurut Rinny, status PSN yang diberikan oleh Jokowi kepada proyek Tropical Coastland memberi ruang bagi pengembang untuk melakukan pengkavlingan lautan secara besar-besaran.
Hal ini membuka peluang bagi penyalahgunaan kebijakan dan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat.
Rinny Budoyo mengungkapkan pertanyaan kritis mengenai apakah Jokowi seharusnya bertanggung jawab atas kebijakan tersebut atau apakah ada kelalaian dalam proses pemberian status PSN.
Baca Juga: Hukum Bukan Mainan Bandit, Mahfud MD Minta Ditindak Tanpa Pandang Bulu
Bagaimana kebijakan PSN ini mungkin dimanfaatkan oleh pengusaha untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sementara mengabaikan dampak negatif terhadap masyarakat, terutama nelayan yang terimbas langsung oleh pembangunan pagar laut.
Ia juga menyoroti bagaimana status PSN yang diberikan oleh Jokowi pada proyek tersebut dapat menyebabkan pengembang merasa memiliki dukungan pemerintah, sehingga lebih berani melanggar aturan yang ada.
Selain itu, Rinny mengaitkan pemberian status PSN ini dengan upaya Jokowi mendorong konglomerat dalam negeri untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada masa pemerintahannya.
Dalam konteks ini, Rinny menilai bahwa kebijakan tersebut bisa jadi merupakan bagian dari upaya untuk menarik investasi yang dapat digunakan untuk menyelamatkan proyek IKN, meskipun ada konsekuensi yang tidak terduga, seperti penyalahgunaan hak atas lahan laut.
Meskipun Rinny memberikan kritik tajam terhadap kebijakan ini, ia juga mengakui bahwa bisa jadi pihak yang terlibat dalam proyek ini telah menyalahgunakan status PSN yang diberikan oleh Jokowi.
Baca Juga: Klarifikasi AHY, Sertifikat HGB Pagar Laut Sudah Diterbitkan Sebelum Saya Tahu