bisnisbandung.com - Politisi dan akademisi, Ade Armando, mengkritik keras sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dinilai kekanak-kanakan dalam merespons tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan survei Litbang Kompas, sekitar 80% masyarakat puas dengan kinerja Prabowo selama 100 hari pertama kepemimpinannya, sementara 83% lainnya menilai citra Prabowo sangat positif.
Ade Armando menyatakan bahwa hasil survei ini menunjukkan optimisme terhadap masa depan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo.
Baca Juga: Laut Dikaveling, Rudi S Kamri: Bukti Bobroknya Rezim Jokowi!
Namun, PDIP, melalui juru bicaranya, Guntur Romli, justru berusaha membandingkan angka tersebut dengan tingkat kepuasan Presiden Jokowi pada awal masa jabatannya pada 2014 yang mencapai 65%.
“Ini hasil yang luar biasa, tapi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) malah memberikan komentar nyinyir. Mereka dengan sengaja berusaha memecah belah Prabowo dengan Jokowi,’ bebernya dilansir dari youtube Cokro TV.
Menurutnya sikap PDIP ini adalah bentuk komentar nyinyir yang tidak konstruktif. Ia menilai, PDIP seolah tidak pernah berhenti mencari peluang untuk menyerang Jokowi, bahkan di saat keberhasilan Prabowo tengah menjadi sorotan.
Baca Juga: Pro dan Kontra 100 Hari Prabowo-Gibran, Adi Prayitno: Apa yang Sudah dan Belum Tuntas?
Ade Armando menegaskan bahwa langkah PDIP justru menunjukkan ketidakdewasaan dalam berpolitik.
“Tapi sangat kekanak-kanakan untuk mengatakan, seperti yang dikatakan PDIP, bahwa ini mematahkan asumsi pendukung Jokowi yang selalu mengklaim hanya Jokowi yang mampu meraih tingkat kepuasan publik yang tinggi,” terangnya.
Ia menyampaikan bahwa dirinya merupakan pendukung Jokowi yang kini mendukung Prabowo.
Keputusan tersebut didasarkan pada kepercayaan Jokowi terhadap Prabowo sebagai penerus kepemimpinan Indonesia.
Baca Juga: Viral Video Uya Kuya di Lokasi Kebakaran LA Dituduh Scammer di TikTok, Begini Cerita Lengkapnya
Jokowi, kata Ade, telah memberikan restu penuh kepada Prabowo sejak pemilihan presiden 2024.