bisnisbandung.com - Akademisi sekaligus politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, menyoroti laporan utama Majalah Tempo edisi 12 Januari 2024 berjudul "Akhirnya Mendunia".
Menurutnya, laporan tersebut tidak hanya berisi narasi tendensius, tetapi juga menyerupai pamflet propaganda yang menyerang mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Laporan Tempo membahas Jokowi yang masuk sebagai finalis pemimpin terkorup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), organisasi investigasi internasional.
Namun, bagi Ade Armando, laporan itu tidak seimbang dan mengaburkan fakta sebenarnya.
Baca Juga: Koalisi atau Kompetisi? Budi Adiputro Menelusuri Jalan Bersama Jokowi dan Prabowo
Ia menjelaskan bahwa OCCRP tidak pernah menyebut Jokowi sebagai pemimpin korup, bahkan menegaskan tidak ada bukti keterlibatan Jokowi dalam korupsi finansial, kejahatan terorganisasi, atau pelanggaran demokrasi.
Ade menyoroti wawancara Tempo dengan Drew Sullivan, pendiri OCCRP, yang mengungkapkan bahwa nama Jokowi masuk dalam daftar finalis berdasarkan suara publik, bukan penilaian OCCRP.
Sebanyak 7.200 suara netizen, yang mayoritas diduga berasal dari Indonesia, mengusulkan nama Jokowi dalam nominasi. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan suara untuk Presiden Kenya, yang mendapat 40.000 suara.
Baca Juga: Banyak Kandidat, Apakah Pilpres 2029 Akan Lebih Sehat? Analisis Eep Saefulloh Fatah
Ia menilai Tempo justru memperbesar isu ini dengan menyebut Jokowi sebagai pemimpin yang merusak demokrasi Indonesia.
“Seperti sebuah pamflet propaganda, Tempo menyebut Pemilu 2024 sebagai pesta demokrasi terburuk sepanjang sejarah Indonesia setelah reformasi,” ujarnya dilansir dari youtube Cokro TV.
Editorial Tempo bahkan menuduh adanya nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan, hingga pelanggaran pemilu untuk mendukung Gibran Rakabuming Raka.
“Tempo menuduh Jokowi merusak lembaga penyelenggara Pemilu demi menguntungkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjadi wakil presiden,” terusnya.
Baca Juga: Adi Prayitno: Akankah Ormas Baru Anies Menjadi Mesin Politik yang Kuat di 2029?